Dalam rangka HUT kota Singkawang yg ke 13, Pemerintah Kota Singkawang bekerjasama dengan Magister Administrasi Publik UGM, yang merupakan salah satu mitra Gamatechno, menyelenggarakan seminar dengan tema “Menuju Indonesia Sejahtera: Peluang dan Tantangan Pemerintah Baru”. Hadir dalam seminar ini Guru Besar Fakultas ISIPOL UGM Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA sebagai moderator, Prof. Drs. Miftah Thoha, MPA, Ph.D., Prof. Dr. Agus Dwiyanto, SU., MPA, serta Dosen Antropologi FIB UGM Dr. Bambang Hudayana, M.A. juga Direktur Utama Gamatechno M. Aditya Arif Nugraha, ST, MBA sebagai pembicara. Seminar ini diadakan di Balairung Kantor Walikota Singkawang pada Sabtu, 18 Oktober 2014 yang diikuti oleh 70 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari seluruh Kalimantan Barat.
Seminar ini membahas tantangan yang dihadapi pemerintah baru Indonesia ke depan, seperti yang paling aktual adalah tantangan untuk bersaing dalam kompetisi regional dan global di kawasan ASEAN atau yang akrab dikenal sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di tahun 2015. MEA membawa konsekuensi makin derasnya arus transaksi modal dan jasa maupun lalu-lintas tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Dalam konfigurasi hubungan perdagangan semacam itu, negara yang mempunyai konstruksi kelembagaan pemerintahan yang baik dan solid, terutama birokrasi yang efektif dan efisien akan punya peluang untuk memenangkan persaingan (kompetisi) dalam MEA. Dalam kontestasi regional ASEAN nantinya, unsur yang paling vital tidak lagi pada sosok negara melainkan daerah. Daerah merupakan tulang punggung persaingan global.
Dalam kesempatan paparannya, Direktur Utama Gamatechno, Aditya menyampaikan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam reformasi birokrasi untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan. Penggunaan TIK dinilai dapat mempersingkat proses kerja birokrasi pemerintah dan kemudian juga dapat mengurangi moral hazard (kecurangan) dalam pemerintahan. Aditya menambahkan bahwa pemanfaatan TIK juga mampu menampung aspirasi dan feedback masyarakat dengan baik sehingga dapat langsung ditanggapi oleh pemerintah terkait.
