Jasa Konsultan IT dan IT Master Plan Indonesia Profesional
Rancang Strategi Implementasi IT yang Tepat dan Efisien
Layanan Jasa Konsultasi IT dan IT Master Plan Indonesia dan implementasi TIK profesional untuk membantu instansi pemerintah, akademik dan organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi guna membangun masa depan strategis dan tersistematis
Program Konsultasi Teknologi Informasi dan IT Master Plan
- IT Master Plan Smart City
- IT Master Plan / Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Monitoring & Evaluasi IT / Smart City Master Plan
- Blueprint DED Perancangan Jaringan Fiber Optik (Wireless Pemerintah Daerah)
- Penyusunan Kamus Data Pemerintahan dan Interoperabilitas
- Blueprint DED Command Center
- Blueprint Interoperability Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah
- SOP TIK Pemerintahan Daerah
- Dokumen Standar Pengembangan Telematika Pemerintah
- Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- IT Assessment
- IT Audit
- Penetration Testing Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Roadmap Pencapaian Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- Kajian / Riset Akademik Bidang TI
Master Plan Smart City
Overview
Dokumen kerangka kerja beserta peta jalannya untuk pembangunan Smart City yang diharapkan dapat memunculkan berbagai inisiatif berdasarkan data permasalahan yang berada di suatu daerah.
Benefit
- Smart Government
- Smart Society
- Smart Living
- Smart Economy
- Smart Environment
- Smart Branding
Hasil
- Tersusunnya dokumen Master Plan Smart City yang komprehensif dan aplikatif
- Tersusunnya dokumen Master Plan Smart City yang komprehensif dan aplikatif
- Mencipatakan integrasi, sikronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan daerah.
- Merancang roadmap rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep Smart City
- Membangun proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif
Master Plan / Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
Overview
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemda kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, mempercepat proses, menyederhanakan birokrasi, serta hingga transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan
Benefit
- Terbentuknya kerangka kerja tata kelola pemerintah yang berbasis SPBE
- Terciptanya strategi dan arahan pengelolaan serta pengembangan teknologi informasi yang efektif, efisien di lingkungan pemerintahan daerah
Hasil
- Perumusan arah kebijakan pembangunan SPBE di pemerintahan daerah
- Pemetaan kondisi sekarang (exsiting) pemerintahan daerah yang berkaitan dengan sistem informasi/infrastruktur/teknologi untuk mendukung berlangsungnya SPBE
- Menganalisa GAP analisis
- Pembuatan roadmap atau peta jalan pengembangan
Monitoring & Evaluasi IT / Smart City Master Plan
Overview
Master Plan secara berkala perlu dimonitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan program pembangunan yang telah direncanakan dalam sebuah peta jalan (roadmap). Kegiatan ini guna memastikan peta rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan mendukung tujuan dan operasional organisasi.
Hasil
- Pemetaan kondisi sekarang (existing) pemerintahan daerah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberlanjutan program kerja;
- Menganalisis SWOT/GAP analisis;
- Rekomendasi arahan strategis;
- Revisi roadmap atau peta jalan pembangunan.
Blueprint DED Perancangan Jaringan Fiber Optik (Wireless Pemerintah Daerah)
Overview
Perancangan/detail engineering design jaringan fiber optik atau wireless agar dapat menghubungkan jaringan antar satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah
Benefit
- Tersedianya dokumen teknis sehingga pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik antar satuan kerja di lingkungan pemda berjalan dengan baik.
- Rencana anggaran pengembangan infrastruktur jaringan antar satuan kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hasil
- Dokumen teknis
- Peta/gambar lokasi dan titik pengembangan jaringan
- Rencana anggaran biaya
- Draft kerangka acuan kerja
Penyusunan Kamus Data Pemerintahan dan Interoperabilitas
Overview
Seiring berkembangnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemberdayaan data mendorong seluruh elemen lembaga pemerintahan berupaya untuk mengimplementasikan TIK yang dapat terintegrasi. Hal ini semakin diperkuat keseriusannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan dan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang disahkan pada tanggal 12 Juni 2019. Untuk mewujudkan Satu Data Indonesia maka perlu disusun sebuah kamus data dan skema interoperabilitasnya. e-Government Interoperability Framework (e-Gif) adalah framework guna yang memastikan adanya keterpaduan data dan keterpaduan proses antara sistem-sistem yang berjalan di dalam e-Government.
Benefit
- Memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran (exchange) informasi antar OPD
- Implementasi prinsip keterbukaan pada akses informasi dan melakukan pendataan terhadap isu kompatibilitas
- Meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan nilai investasi pada sistem sekarang
- Meningkatkan transparansi kepada pengguna dan memberikan “value added” informasi pada data yang sudah terintegrasi
Hasil
- Kamus Data Primer, merupakan daftar seluruh data primer yang di miliki oleh sebuah institusi
- Peta Interoperabilitas Data, memberikan gambaran mengenai wewenang/hak/kewajiban unit kerja terhadap data primer
- Arsitektur e-Gif, memberikan informasi mengenai arsitektur interoperabilitas aplikasi termasuk informasi teknologi yang digunakan untuk mendukungnya.
- Roadmap Implementasi e-Gif, menginformasikantahapan implementasi e-Gif
Blueprint DED Command Center
Overview
Perancangan / Detail Engineering Design Command Center sebagai dokumen teknis yang dapat digunakan sebagai panduan perencanaan dan rancangan teknis, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk proses pengadaan command center.
Keluaran
Desain Teknis
– Desain Kapabilitas
– Aplikasi Pendukung Desain Komponen
– Daftar Peralatan Utama
– Daftar Peralatan Pendukung
Desain Ruangan
– Layout
– Ilustrasi 3D
– Daftar Kebutuhan Material
Rancangan Anggaran Biaya
– Daftar Kebutuhan
– Estimasi Biaya
Durasi Pengerjaan : 3 Bulan
Blueprint Interoperability Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah
Overview
e-Government Interoperability Framework (e-Gif) adalah framework guna yang memastikan adanya keterpaduan data dan keterpaduan proses antara sistem-sistem yang berjalan di dalam e-Government
Benefit
- Memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran (exchange) informasi antar OPD.
- Implementasi prinsip keterbukaan pada akses informasi dan melakukan pendataan terhadap isu kompatibilitas
- Meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan nilai investasi pada sistem yang saat ini
- Meningkatkan transparansi kepada pengguna dan memberikan “value added” informasi pada data yang sudah terintegrasi
Hasil
- Kamus Data Primer, merupakan daftar seluruh data primer yang dimiliki oleh sebuah institusi
- Peta Interoperabilitas Data, memberikan gambaran mengenai wewenang/hak/kewajiban unit kerja terhadap data primer
- Arsitektur E-Gif, memberikan informasi mengenai arsitektur interoperabilitas aplikasi termasuk informasi teknologi yang digunakan untuk mendukungnya
- Roadmap Implementasi E-Gif, menginformasikantahapan implementasi E-Gif
SOP TIK Pemerintahan Daerah
Overview
Dokumen Standard Operational Procedure (SOP) yang berisi berbagai panduan teknis dan non-teknis terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Daerah
Benefit
- Pemerintah Daerah dapat menyajikan dokumen yang dapat menjadi pedoman bagi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam penyusunan spesifikasi teknis pengembangan sistem teknologi & informasi (TIK) di instansinya masing-masing
- Melangsungkan proses layanan informasi dengan menjaga ketersediaan informasi pada tingkat yang baik
- Menjaga agar mematuhi kebijakan prosedur dan persyaratan standar keamanan informasi yang telah ditetapkan
Hasil
- SOP pengajuan layanan jaringan baru
- SOP pengajuan Troubleshooting
- SOP pendaftaran VOIP & email bagi PNS & perangkat
- SOP back up/ restore data
- SOP perubahan bandwith
- SOP integrasi sistem informasi
- SOP pengembangan sistem informasi
- SOP pengarsipan sistem informasi
- SOP akses data center
- SOP hak akses TI
Dokumen Standar Pengembangan Telematika Pemerintah
Overview
Standar Pengembangan Telematika dapat menjadi pedoman di lingkungan pemerintah dalam penyusunan spesifikasi teknis pengembangan telematika. Adapun tujuan dari standar ini yaitu :
- Tersusunnya standar teknis pengembangan telematika
- Mendukung terwujudnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah dengan memanfaatkan TIK
- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
Hasil
- Stakeholder dalam pengembangan aplikasi
- Standar dokumentasi;
- Standar kebutuhan tenaga ahli
- Standar pengembangan aplikasi
- Standar spesifikasi tenaga teknologi informasi
- Standar pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan komputer
Keamanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Overview
Penetration Testing (Pen-Test) merupakan simulasi serangan secara real untuk menilai resiko penyalahgunaan sistem keamanan, potensi kerentanan hingga eksploitasi pada suatu sistem jaringan
Benefit
- Menganalisa keamanan sistem informasi dan jaringan secara menyeluruh
- Merekomendasikan strategi pengamanan sistem informasi dan jaringan secara efektif
- Menghindari kerusakan sistem atau disalah gunakan oleh akses tidak sah atau cracker
Hasil
- Analisa hasil pengujian/ pen-test terhadap celah keamanan (exploitable vulnerability)
- Rekomendasi usulan perbaikan celah keamanan yang ditemukan
IT Assessment
Overview
IT Assessment merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif, terhadap penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada sebuah institusi. Hasil dari IT Assessment berupa dokumen evaluasi beserta rekomendasi. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk perencanaan pengembangan TIK di masa mendatang
Benefit
- Performa Sistem Informasi
- Performa Jaringan
- Performa Hardware
- Performa Keamanan
- Performa Organisasi dan SDM
Hasil
- Menilai apakah progress pengembangan dan implementasi TIK telah selaras dengan visi institusi
- Memberikan gambaran kondisi implementasi TIK saat ini
- Memberikan rekomendasi improvement yang diperlukan, sebagai input pengembangan TIK selanjutnya
IT Audit
Overview
IT Audit adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi secara komprehensif berbasis standar tertentu (misal CISA) terhadap proses pengawasan dan pengendalian penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada sebuah institusi. Outputnya berupa dokumen hasil audit beserta rekomendasinya
Benefit
- Information system
- Governance & Management of IT
- IS Acquisition, Development & Implementation
- IS Operation, Maintenance & Support
- Protection of Information Assets
Hasil
- Memperoleh kesimpulan atas aspek Conformance (keselarasan), Confidentiality, Integrity, Availibility dan Compliance penerapan TIK
- Memperoleh kesimpulan atas aspek Performance penerapan TIK
- Memberikan rekomendasi improvement sebagai landasan pengembangan TIK dimasa mendatang
- Menyediakan laporan Audit bagi pihak eksternal
Penetration Testing Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Overview
Penetration Testing (Pen-Test) merupakan simulasi serangan secara real untuk menilai resiko penyalahgunaan sistem keamanan, potensi kerentanan hingga eksploitasi pada suatu sistem jaringan. Adanya pengamanan teknologi informasi dan jaringan pada suatu instansi pemerintahan daerah dapat menjadi solusi pencegahan terhadap penyerangan atau akses masuk yang tidak sah ke dalam sistem informasi pemerintahan. Sehingga dengan adanya Pen-Test, data informasi maupun jaringan di pemerintahan daerah dapat tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman non-fisik
Benefit
- Menganalisa keamanan sistem informasi dan jaringan secara menyeluruh
- Merekomendasikan strategi pengamanan sistem informasi dan jaringan secara efektif
- Menghindari kerusakan sistem atau disalah gunakan oleh akses tidak sah atau cracker
Hasil
- Analisa hasil pengujian/ pen-test terhadap celah keamanan (exploitable vulnerability)
- Rekomendasi usulan perbaikan celah keamanan yang ditemukan
Roadmap Pencapaian Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Overview
Kebutuhan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Indonesia sudah mulai banyak dirasakan oleh pemerintahan dan perusahaan yang telah menerapkan proses bisnisnya dengan dukungan teknologi informasi. Roadmap Pencapaian Standar Sistem Keamanan Informasi agar dapat menjadi acuan bagi organisasi dalam mencapai kondisi idealnya untuk memperoleh sertifikat ISO 27001 – Information Security Management System.
Benefit
- Menyusun strategi dalam pencapaian standar sistem keamanan informasi di organisasi.
- Untuk memetakan langkah-langkah kegiatan yang akan ditempuh supaya lebih terarah, terstruktur dan terukur dalam memperoleh standar Information Security Management System
Hasil
- Penyusunan Roadmap Manajemen Keamanan Informasi
Kajian / Riset Akademik Bidang TI
Overview
Kajian/riset akademik merupakan jasa konsultasi unggulan mengingat Gamatechno memiliki sumber daya baik berupa personel yang kompeten maupun akses yang memadai untuk melakukan kajian/riset akademik. Sampai saat ini Gamatechno telah melakukan berbagai kajian/riset akademik terutama dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Gamatechno melayani permintaan kajian/riset akademik tidak hanya untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang bersifat umum dalam suatu industri, namun juga tantangan permasalahan spesifik dalam suatu entitas. Dalam melakukan kajian/riset akademiknya, Gamatechno selalu menjaga independensi sehingga hasil kajian/riset selalu berdasarkan konsep ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan tolak ukur praktik terbaik dan melihat dari berbagai sisi. Adapun kajian/riset akademik yang pernah dikerjakan sebagai berikut
- Penyusunan Feasibility Study Rencana Pembangunan Data Recovery Center (DRC)
- Penyusunan Studi Kelayakan Perkembangan Teknologi Blockchain terhadap Data Transaksi Pertanahan – Kementerian ATR/BPN
- Kajian Penggunaan Kartu Cerdas pada Izin Penangkapan Ikan – Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pemetaan/Survey Penyediaan Jaringan Komunikasi Data – Kementerian Dalam Negeri
- Kajian Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi Jabodetabek – Kementerian Perhubungan
- Konsultan Pengelompokan Data Spasial Lot GMP – Pertamina Foundation
Benefit
- Fungsi kajian akademik dapat digunakan sebagai bahan dalam suatu penyusunan kebijakan atau perencanaan program pembangunan